Labuan Bajo | Okebajo.com | Tim Supervisi Operasi Mantap Brata (OMB) Staf Kapolri Bidang Operasi (Sops) Polri tiba di Mapolres Manggarai Barat, Polda NTT, Rabu, 20 Desember 2023 kemarin.
Kunjungan kerja Tim OMB Mabes Polri itu ke Polres Mabar dalam rangka Operasi Kepolisian Terpusat Mantap Brata Tahun 2023-2024.
Kunjungan Tim Supervisi Mabes Polri yang dipimpin Brigjen. Pol. Drs. Bahagia Dachi, S.H., M.H. itu dipusatkan di Aula Kemala Bhayangkari Mapolres Mabar dan diikuti beberapa Polres jajaran Polda NTT se-daratan Flores, di antaranya Polres Manggarai, Polres Manggarai Timur, Polres Ngada, Polres Nagekeo, Polres Ende, Polres SIKKA dan Polres Flores Timur.
Brigjen. Pol. Drs. Bahagia Dachi menjelaskan tujuan kunker ke Kota Labuan Bajo untuk melihat kesiapan satuan wilayah (satwil) dalam menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024.
“Kegiatan Supervisi ini dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan OMB di Polres Manggarai Barat serta Polres jajaran Polda NTT se-daratan Flores berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Katim Supervisi OMB.
Menurutnya, pelaksanaan supervisi ini untuk melihat sejauh mana perencanaan operasi itu dilakukan secara matang dan terukur. Perencanaan OMB mencakup aspek-aspek yang penting, seperti sasaran, target, indikator kinerja, dan anggaran.
“Mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan harus dilakukan secara disiplin dan bertanggung jawab. Seluruh personel Polri harus berkomitmen untuk melaksanakan OMB dengan baik,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan supervisi ini sebagai salah satu cara memonitoring dan evaluasi kegiatan operasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan OMB berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
“Saya berharap, Polres Manggarai Barat beserta seluruh Polres jajaran Polda NTT se-daratan Flores dapat melaksanakan OMB dengan baik dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan,” ungkapnya.
Ia mengatakan anggota Polri yang bertugas dalam Operasi Mantap Brata tersebut mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan yang meliputi jaminan kesehatan, asuransi, maupun perlengkapan keamanan.
“Anggota yang bertugas berhak mendapatkan jaminan kesehatan dan asuransi. Selain itu, anggota juga diberikan perlengkapan keamanan diri sehingga siap menghadapi segala kemungkinan atau kerawanan yang terjadi di setiap tahapan pemilu,” tutur perwira berpangkat jenderal bintang satu itu.*
