Labuan Bajo, Okebajo.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), melalui Direktorat Cipta Karya, telah memberikan bantuan satu unit kapal pengangkut air kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2019 lalu.
Bantuan Kapal yang diserahkan kepada Pemkab Mabar itu bertujuan untuk menunjang kebutuhan air minum bersih bagi warga kepulauan. Namun sayangnya terpantau kapal tersebut selama ini dibiarkan dan tidak beroperasi sampai rusak berat parkir di depan pulau bajo.
Warga yang sebagian besar merupakan nelayan di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) terpaksa terus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli air bersih.
Rajudin, warga setempat mengaku kesulitan mengakses air bersih di Pulau Papagarang sudah berlangsung lama.
Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti masak, mencuci dan minum warga setempat harus membeli air ke Kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo yang diangkut melalui kapal motor.
Ia menceritakan, setidaknya uang Rp40 ribu harus ia keluarkan untuk memperoleh air bersih, itu pun hanya 1 drum.
“Ada yang jual dari Menjaga 1 drum 40 ribu, itu hanya dipakai selama dua hari,” ucap Rajudin, Kamis (21/11/2024).
Mayoritas warga harus membeli air bersih lebih dari 15 kali dalam sebulan dikalikan dengan harga per 1 drum.
“Ada (kapal) motor khusus untuk beli ke Menjaga. Kami tinggal beli di mereka,” ungkapnya.
“Ada yang lebih dari itu (40 ribu), bahkan kalau musim barat angin kencang kami di sini pakai air hujan,” tandasnya.
Rajudin berkata ada yang harus mengeluarkan uang jutaan rupiah sekali membeli jika membutuhkan air lebih banyak. Padahal, menurut Rajudin penghasilan nelayan tak menentu, ada yang hanya 1 juta per bulan bahkan dibawah itu.
“Tergantung kalau musim ada yang dapat 1 juta perbulan. Ada juga yang dibawah itu,” pungkasnya.
Kapal Pengangkut Air dari Pemerintah Pusat Tidak Beroperasi
Era pemerintah Agustinus Ch. Dula sempat meresmikan penggunaan kapal Tangki Air untuk melayani kebutuhan air minum bagi warga pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar Labuan Bajo, Manggarai Barat.
Kapal itu bernama Tirta Nusa Samudera berkapasitas 50 ribu liter dan akan melayani warga pesisir seperti Pulau Komodo, Rinca, Papagarang dan pulau- pulau kecil lainnya.
Hingga memasuki tahun 2024 ini, kapal yang diserahkan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), melalui Direktorat Cipta Karya itu tidak beroperasi lagi.
“Tidak lagi jalan, sudah lama,” kata Rajudin saat ditanya terkait kapal tersebut.
Kala itu, pada bulan Juli tahun 2019, Bupati Dula sempat mengatakan pemerintah pusat telah memberikan kenangan yang sangat berarti dalam kehidupan warga masyarakat pulau khususnya dalam hal mengatasi kesulitan air bersih.
Penderitaan kekurangan air bersih bagi warga pulau-pulau, kata dia, adalah masalah yang tidak akan ada akhirnya.
Air bersih sangatlah penting untuk keberlangsungan hidup masyarakat kepulauan dan amenitas pendukung pariwisata.
“Diharapkan kehadiran Kapal Pengangkut air ini masyarakat merasa bebas dari kesulitan air bersih karna Sumber air su dekat,” ujar Gusti Ch. Dula dikutip Okebajo.com dari infopublik.id
Informasi yang diperoleh media ini Kapal Tangki Air bantuan dari pemerintah pusat pada tahun 2019 sudah pernah dilakukan uji coba berioperasi ke beberapa pulau untuk membawa air PDAM.
“Memang air yang dibawah ke pulau-pulau ini tidak gratis namun harganya cukup murah saja. Kapal itu saat itu sangat lengkap peralatannya,” kata salah seorang sumber yang tidak mau disebutkan namanya.
Ia menyebut kapal itu hanya beroperasi pada saat Gusti Dula masih menjabat sebagai Bupati Manggarai Barat pada tahun 2019, namun setelah selesai jabatannya kapal tersebut tidak lagi beroperasi.
“Ketika pa Gusti Dula habis masa jabatannya sebagai Bupati saat itu yaitu pada tahun 2019, kapal tangki air ini sudah tidak lagi beroperasi. Seingat saya memang sejak saat itu tidak ada lagi pengangkutan air ke pulau-pulau dan menurut saya kita bisa cek itu ke sana,” katanya.
“Seharusnya kan siapa pun pemerintah yang menjabat mestinya kapal tersebut harus tetap beroperasi karena untuk menjawab kebutuhan masyarakat di pulau,” lanjutnya.
Ia menambahkan sempat ada warga yang pernah mengusulkan ke Pemda Manggarai Barat untuk mengelolah kapal tersebut, namun tidak disetujui.
“Saya dengar pernah ada warga dari pulau Messah yang mengajukan permohonan untuk mengelola kapal tersebut karena takut tidak difungsikan, namun pihak Pemda Manggarai Barat tidak menyetujuinya,” imbuhnya.
Anggota DPRD Desak Pemda Manggarai Barat Bertanggung Jawab
Hasanudin, anggota DPRD Manggarai Barat menyampaikan kritik keras terkait pengelolaan kapal tangki air bantuan pemerintah pusat yang kini tidak lagi beroperasi.
Menurut politisi dari Partai Perindo itu, air minum bersih adalah kebutuhan mendasar manusia. Padahal, kata dia, pemerintah pusat sudah menunjukkan kepedulian dengan memberikan bantuan kapal tangki air kepada Pemda Manggarai Barat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di pulau-pulau.
“Sayangnya, kapal ini sekarang tidak lagi beroperasi, bahkan banyak yang rusak parah dan tidak dirawat,” ujar Hasanudin.
Ia menilai kondisi ini sangat memprihatinkan, terutama karena kapal yang semulanya diharapkan mampu menjawab persoalan utama masyarakat di pulau-pulau untuk akses air bersih, nyatanya tidak dioptimalkan.
“Lebih ironis lagi, fasilitas di dalam kapal hilang, menunjukkan minimnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam merawat aset yang telah diberikan oleh pemerintah pusat,” tegasnya.
Anggota dewan dari daerah pemilihan (dapil) 1 itu juga menyoroti dampak langsung dari penghentian operasi kapal tangki air ini terhadap kehidupan masyarakat.
“Warga di pulau-pulau kini harus membeli air dengan harga yang sangat mahal, sekitar Rp15.000 hingga Rp20.000 per jerigen. Jika dikalikan 30 hari, biaya bulanan untuk air saja sangat besar. Ini jelas membebani masyarakat,” jelasnya.
Selain mahalnya harga air, masyarakat yang mencoba menggali sumur menghadapi tantangan lain, yaitu kualitas air yang tidak higienis.
Hal ini menurut Hasan berpotensi menimbulkan berbagai penyakit, sehingga memperparah kondisi kesehatan masyarakat.
Ia membandingkan situasi ini dengan masa pemerintahan sebelumnya.
“Pada masa pemerintahan Gusti Dula, kapal tangki ini terus beroperasi melayani masyarakat. Namun, di era pemerintahan saat ini, kapal tersebut justru mangkrak. Ini perlu ditelusuri, mengapa pelayanan yang sebelumnya berjalan baik kini terhenti,” katanya dengan nada kritis.
Sebagai wakil rakyat, Hasanudin berkomitmen untuk memastikan seluruh aset yang diberikan oleh pemerintah pusat dirawat dan dimanfaatkan dengan maksimal. Ia mendesak Pemda Manggarai Barat segera mengevaluasi dan memberikan penjelasan terkait penghentian operasi kapal tangki air ini.
“Ini tidak main-main. Aset-aset seperti kapal tangki air ini harus dijaga dengan baik dan digunakan untuk tujuan yang benar, yakni membantu masyarakat. Saya akan terus mengawal persoalan ini dan mendesak Pemda untuk bertanggung jawab,” pungkasnya.
Hasanudin mengajak awak media untuk turut menggali lebih dalam persoalan ini, demi menemukan akar masalahnya dan mendorong pemerintah daerah untuk bertindak.
“Media punya peran penting untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi, sehingga masyarakat mendapat keadilan dalam memenuhi kebutuhan air bersih,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Perusahan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Mbeliling, Aurelius Hubertus Endo ketika dikonfirmasi media ini belum memberikan keterangan apapun. Dirinya mengkonfirmasi bahwa ia sedang ada giat dan meminta wartawan media ini untuk bertemu pada hari Senin depan.
“Hari Senin saya atur waktunya utk bertemu saya. besok saya ada giat dan hari sabtu,” jawab Aurelius Via WhatsApp, Kamis, (21/11/2024)
Catatan: Artikel ini digarap bersama Fons Abun
