Ketua Kelompok Kuliner Seafood Kampung Ujung Buka Suara

Booth Kuliner Kampung Ujung Labuan Bajo Fasilitas Minimalis Tagihan Listrik Maksimalis
Penampakan Fasilitas Booth Kuliner Kampung Ujung Labuan Bajo. Foto/Pedi Pathy

Labuan Bajo | Okebajo.com | Manajemen pengelolaan pusat kuliner Seafood Kampung Ujung Labuan Bajo jadi sorotan anggota kelompok. Mereka mengaku kecewa.

Pertama, karena kualitas fasilitas booth yang tersedia di pusat kuliner Seafood Kampung Ujung itu sangat minimalis padahal satu unit seharga Rp10 juta.

Kedua, karena tidak ada meteran listrik. Mereka menggunakan losstrom. Terminal cuma satu. Lampu beli sendiri.  Sementara tagihan setiap minggu sebesar Rp150.000 per booth.  Fasilitas minimalis tetapi tagihan listrik maksimalis.

Ketiga, karena manajemen keuangan kelompok tidak transparan

Penjelasan Ketua Kelompok

Menanggapi sorotan tersebut, Ketua kelompok Kuliner Seafood Kampung Ujung Labuan Bajo, Patrick Domal membeberkan kisah dan kiprah pembentukan Kelompok kuliner seafood Kampung Ujung Labuan Bajo sejak awal hingga kondisi saat ini.

Patrik membentangkan kisah awal pembentukan kelompok kuliner ini bermula dari dana CSR Bank Indonesia.  Salah satu syarat agar dana CSR bisa cari adalah harus membentuk kelompok dan membuat rekening kelompok.

“Dinas  Nakertrans kemudian menunjuk saya sebagai Ketua Kelompok dan Eman sebagai Bendahara. Selanjutnya kami buka rekening kelompok dan membuat proposal. Setelah itu cairlah dana CSR dari BI sebesar Rp200 juta. Namun dana Rp200 juta tidak cukup untuk pengadaan sebanyak 40 booth, karena 1 booth harganya Rp10 juta. Karena kurang Rp200 juta, maka  para anggota kumpulkan uang swadaya untuk bisa genap Rp.400 juta”, beber Patrick.

“Calon pengelola awalnya perumda tetapi kan belum bisa karena secara aturan belum boleh karena belum diserahkan sepenuhnya ke daerah,” tambahnya

Tentang fasilitas booth minimalis

Patrick Domal menjelaskan bahwa sosialisasi terakhir di Dinas, Kadis Nakertrans menawarkan kepada para anggota kelompok terkait penawaran di bawah Rp10 juta per 1 booth

“Kadis Nakertrans menawarkan kepada teman-teman anggota, ada tidak yang penawaranya di bawah Rp10 juta? Atau ada tidak dari teman-teman anggota sendiri yang mau mengerjakan booth dengan budget segitu? Setelah  melakukan survey, ternyata yang termurah memang Rp10 juta per 1 booth”, jelas Patrik Domal kepada Okebajo.com, Minggu (30/4/2023) malam.
Patrik menyebut dua fendor yang mengerjakan booth.  Fendor lokal dan fendor Jawa. Saat itu fendor lokalnya terlambat mengerjakan booth tersebut maka carilah fendor yang bisa cepat karena dikejar waktu.

Fendor lokal hanya mampu mengerjakan 15 booth. Sisanya, fendor Jawa yang meengerjakannya dengan harga yang sama, termasuk dengan biaya pengiriman.

Patrik melanjutkan bahwa secara kasat mata bahan pembuatan booth bisa jadi kurang dari Rp10 juta. Namun masih ada variabel lain yang membutuhkan biaya cukup besar untuk sebuah booth.

Ia menyebut variabel lain seperti arua listrik untuk las, gerinda, alat potong dan lain-lainnya.

“Tentu semuanya itu memakan arus listrik juga, kemudian tenaga kerjanya. Untuk detailnya tukang las sendiri yang tahu itu.  Mungkin saja fendornya untung, ya tipis-tipis juga. Buktinya banyak teman-teman yang tidak mau. Setengah mati untuk mencari tukang las lokal yang mau dengan budget begitu.
Kalau kita cek secara detail bahan-bahan, itu besi holo ketebalanya berapa?, survey harganya di toko berapa?” ungkap Patrik Domal.

Patrick Domal menyebutkan 40 booth yang ada saat ini semuanya sudah ada pemilik. Namun masih ada yang belum aktif berjualan.

Ada booth yang ditempati dua orang dan ada juga yang sendirian karena ada pasangannya yang terlambat membayar.

Dinas Nakertrans telah mengingatkan pemilik booth yang terlambat membayar sampai  tanggal yang sudah ditentukan, maka dianggap mengundurkan diri.

“Kami juga sudah konfirmasi ke teman-teman yang terlambat ini. Ternyata memang di antara mereka ada yang tidak siap dengan berbagai alasan. Selain karena tidak ada uang, ada juga yang beralasan  karena belum siap untuk berjualan,” kata Patrik.

Solusi untuk mengatasi keterlambatan pembayaran ini, kami tanyakan kepada para anggota.  Siapa yang menyatakan siap untuk membayar full satu booth, silahkan membayar dan langsung transfer ke Bendahara Kelompok.
Proses penyaluran uang dari rekening kelompok langsung kita serahkan secara tunai ke fendor lokal. Semua bukti kuitansi ada di bendahara. Dan semua ini kita informasikan melalui Group Whatsapp”, ujarnya.

Belum ada pengelola

Patrick Domal mengaku aktivitas kuliner Seafood Kampung Ujung Labuan Bajo sebelumnya buka tutup karena  memang belum ada  pengelolanya.

“Belum ada pengelolanya. Sebenarnya ini kemauan kita, kemauan teman-teman pelaku UMKM, makanya kuliner Seafood Kampung Ujung buka atas izin Bupati melalui Dinas Nakertrans.

Meski  demikian, kata Patrick Domal, aktivitas usaha kuliner Seafood Kampung Ujung Labuan Bajo terus menggeliat dengan berbagai keterbatasan. Para pelaku UMKM membuka usaha kuliner  karena   melihat peluang yang ada.

“Tapi inikan apa adanya. Air belum ada. Toilet belum buka.  Meteran listrik  belum ada. Kalian biaya sendiri losstrom dan itu kita sepakat dengan teman-teman dari awal. Begitu ceritanya”, ungkap Patrick Domal.

Senada, Kadis Nakertrans, Ney Asmon menerangkan bahwa Pemerintah Pusat belum menyerahkan pengelolaan Pusat kuliner Kampung Ujung Labuan Bajo kepada Pemkab Manggarai Barat.

Saat ini, jelas dia,  Dinas Nakertrans atas izin Bupati Manggarai Barat berinisiasi menggunakan sementara lokasi itu sambil menunggu penyerahan resmi oleh Pemerintah Pusat.

Penempatan sementara lokasi itu karena melihat antusiasme para pelaku usaha kuliner di satu sisi dan minat pengunjung di sisi yang lain.

“Hingga hari ini, pusat kuliner Kampung Ujung sebenarnya belum diserahkan ke Pemda oleh  Pemerintah Pusat.

Saat ini hanya penempatan sementara melihat antusiasme pelaku dan minat tamu yang banyak. Penempatan sementara ini juga atas kesepakatan pelaku kuliner dan atas izin bapak Bupati, kami tempatkan sementara”, jelasnya.

Selain itu, penempatan sementara kawasan itu  juga sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui apa kekurangan yang perlu dibenahi.

Kata Ney Asmon, prinsipnya, semakin lama menunggu ketersediaan fasilitas yang serba lengkap, uang berlalu begitu saja.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *