Aktivitas Tambang Galian C Milik Group PT. ANK di Mabar Dihentikan

Labuan Bajo | Okebajo.com | Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Kabupaten Manggarai Barat menghentikan aktivitas penambangan Galian C Milik Group PT. ANK yang berlokasi di kali Wae Sapo Dahot Desa Golo Leleng, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, NTT pada Rabu, (16/8/2023).

Penghentian ini didasarkan pada kurang lengkapnya izinan dari perusahan tambang.

Selain itu, aktivitas perusahan tambang tersebut juga menyebabkan aliran sungai tertutup oleh limbah penggalian batu cadas

Tidak hanya pihak berwenang, Lembaga Pemantau Keuangan Negara (PKN) Manggarai Barat turut hadir sebagai saksi atas upaya penertiban ini.

PKN Mabar berkomitmen untuk mengawal penuh semua aktivitas tambang ilegal dan mendesak pemerintah untuk menyediakan informasi yang jelas di lokasi tambang.

Kasat POL PP Manggarai Barat melalui Kepala Bidang Penegakan hukum, Mohammad Gius, SH, Rabu (16/8) mengatakan pihaknya bersama Lembaga PKN Mabar turun ke lokasi penambangan guna melakukan penertiban.

Mohammad menyatakan bahwa tindakan ini merupakan tindak lanjut atas desakan dari Lembaga PKN Mabar dan masyarakat.

Tim dari SATPOL-PP bersama Lembaga PKN Mabar melakukan pendekatan persuasif terhadap pemilik tambang untuk menghentikan aktivitas produksi yang tidak diizinkan.

Ia menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengultimatum pemilik tambang melalui pegawainya di Lapangan agar tidak beraktivitas sebelum mengantongi izin Produksi.

“Sesuai dengan perintah pa Wakil Bupati Manggarai Barat melalui Kasat Pol PP, kami tim dari Satuan Polisi Pamong Praja turun langsung ke lapangan tepatnya di Wae Sapo Desa Golo Leleng. Kemudian di lapangan kita fokus pada dua titik lokasi dan semuanya ada di Wae Sapo,” jelasnya

Menurutnya, ada dua perusahan yang ditemukan melakukan aktivitas produksi. Pertama adalah terkait dengan kegiatan dari PT. Karya Adhi Jaya. Perusahaan tersebut hanya memiliki izin ekplorasi dan belum memiliki izin produksi yang diperlukan.

“Setelah kita cek, ditemukan bahwa izinanya adalah hanya izin ekplorasi dan belum mengantongi izin produksi. Namun yang terjadi di Lapangan, PT. Karya Adhi Jaya melakukan aktivitas yang mengarah pada kegiatan produksi, yakni memindahkan hasil galian yang dibawa ke Labuan Bajo. Inikan tidak boleh dilakukan, dan sudah melanggar aturan.” Jelasnya

Selain itu, kata Mohammad bahwa hal yang sama juga dilakukan oleh PT. Harum Wela Modo bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh dinas ESDM Propinsi NTT bahwa PT. Harum Wela Modo hanya memiliki izin eksplorasi yang dikeluarkan pada tahun 2021 dan sampai saat ini belum mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) produksi.

“Kita melihat di lokasi, semua ada aktivtas yang mengarah pada kegiatan Produksi,” ungkapnya

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa adapun Langkah yang diambil adalah yang pertama sesuai dengan SOP SATPOl-PP, Permendagri nomor 54 tahun 2011 bahwa pihaknya turun ke lokasi untuk menginstruksikan agar hentikan aktifitas tambang yang mengarah pada kegiatan produksi.

Selanjutnya kata dia bahwa pihaknya telah meminta kepada penanggung jawab di lapangan maupun pemilik perusahaan tambang untuk menghadap Sat Pol PP pada Senin pekan depan untuk bisa memberikan klarifikasi sekaligus membuat surat pernyataan.

“Karena itu adalah tahapan-tahapan SOP sesuai dengan Permendagri 54 thin2011. Untuk agenda klarifikasinya bahwa sesuai dengan rencana yang kami sampaikan di lokasi tadi bahwa hari Senin kita minta kepada mereka untuk menghadap ke Sat Pol PP,” tuturnya

Terpisah ketua Lembaga Pemantau Keuangan Negara Mabar, Lorens Logam yang hadir bersama tim Pol PP ke Lokasi menegaskan akan mengkawal semua aktivitas tambang ilegal.

“Yang pasti kami akan kawal total, karena kami yang mendorong pemda untuk tertibkan aktivitas ilegal ini. Berikutnya kami mendesak pemda untuk pasang papan informasi di lokasi tambang, supaya masyarakat mudah memonitoring aktivitas tambang. Supaya lebih fair nanti kalau ada papan informasi terkait larangan beraktivitas namun ada aktivitas, masyarakat bisa menginformasikan kepada pemerintah.

Sebelumnya, Lembaga PKN Mabar berhasil mendesak pemerintah untuk tutup semua aktivitas tambang liar yang berada di Kecamatan Komodo, hingga kini konsentrasinya di kecamatan lain yang ada aktivitas tambang ilegal.

Seperti diketahui, pemilik tambang ilegal di Dahot, Kecamatan Sano Nggoang merupakan group PT. ANK. Perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan material dan jasa konstruksi.**

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *