Manggarai Timur, Okebajo.com – Menyusul pemberitaan yang ramai terkait kondisi Kantor Desa Nampar Tabang, Kepala Desa Hilarius Teguh, SH, akhirnya angkat bicara. Klarifikasi itu disampaikan kepada Okebajo.com pada Kamis malam, 17 Juli 2025, melalui pesan WhatsApp.
Dalam pernyataannya, Kades Hilarius menegaskan bahwa pelayanan administrasi di desa selama ini tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Terkait pelayanan, selama ini kami melayani masyarakat setiap hari dari pukul 08.00 hingga 13.00 WITA di kantor desa. Kami menerapkan jadwal piket harian, dan seluruh perangkat desa wajib hadir dan berkantor,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pelayanan di luar jam kerja formal tetap dilakukan, terutama jika ada kebutuhan mendesak dari warga.
“Di luar jam kantor pun kami tetap melayani, bahkan hingga malam hari. Misalnya ketika ada warga yang sakit dan butuh surat keterangan tidak mampu untuk urusan BPJS, kami tetap layani. Pelayanan kepada warga tetap jadi prioritas,” tegasnya.
Menanggapi kritik soal bendera Merah Putih yang sebelumnya rusak dan dibiarkan berkibar dalam kondisi tidak layak, Hilarius menyampaikan apresiasi atas perhatian publik dan media.
“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Bendera sudah kami ganti, dan hal ini menjadi perhatian kami ke depan agar tidak terulang kembali,” ujarnya.
Pernyataan Kades Kontra Realita, Media Temukan Kantor Desa Sepi Tanpa Kehadiran Perangkat
Namun, pernyataan Kepala Desa Nampar Tabang, Hilarius Teguh, SH, bahwa pelayanan desa berjalan normal setiap hari dan perangkat desa aktif berkantor, justru bertolak belakang dengan fakta di lapangan.
Berdasarkan pantauan langsung media Okebajo.com selama tiga hari berturut-turut di lokasi, kondisi kantor desa jauh dari kesan aktif. Pada Rabu (16/7/2025), misalnya, hanya satu orang staf yang terlihat hadir di kantor. Kepala desa dan sejumlah perangkat lainnya tidak tampak di tempat, sementara pelayanan masyarakat praktis lumpuh.
Suasana kantor terlihat sepi dan tanpa aktivitas berarti. Tak ada antrean warga, tak ada pelayanan administratif, dan bahkan halaman kantor tampak tak terurus. Kantor desa yang seharusnya menjadi pusat pelayanan publik justru terasa seperti bangunan kosong.
Temuan ini menimbulkan pertanyaan besar atas konsistensi antara narasi yang disampaikan oleh Kepala Desa dengan realitas yang dialami langsung oleh masyarakat dan wartawan di lapangan. Kondisi ini semakin memperkuat sorotan publik bahwa fungsi pemerintahan di tingkat desa belum berjalan optimal, dan perlu pengawasan lebih serius dari pihak kecamatan dan kabupaten.
Proyek Jalan Rp650 Juta Diduga Asal Jadi
Tak hanya soal pelayanan dan simbol negara, Kepala Desa Hilarius Teguh juga angkat bicara menanggapi sorotan terhadap proyek lapisan penetrasi (lapen) di desa tersebut, yang menghabiskan anggaran sebesar Rp650 juta. Proyek itu menuai keluhan karena jalan yang dibangun kini sudah mengalami kerusakan di sejumlah titik, meskipun baru selesai pada Desember 2024 lalu.
Menanggapi hal ini, Kades Hilarius menjelaskan bahwa kerusakan bukan disebabkan oleh kualitas pekerjaan semata, tetapi juga faktor alam.
“Terkait kondisi beberapa titik jalan yang rusak, hal ini disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi pada akhir tahun lalu serta ketiadaan drainase pendukung,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa pihak pemerintah desa telah menindaklanjuti kondisi tersebut dengan pihak pelaksana proyek.
“Hal ini sudah kami komunikasikan dengan mitra, dan saat ini mereka sedang melakukan perbaikan,” ujarnya.
Berita media ini sebelumnya, Kantor Desa Nampar Tabang, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, NTT, menyuguhkan pemandangan yang memilukan. Meskipun bangunan ini berdiri tepat di pinggir jalan kabupaten ruas jalan Satar Teu – Benteng Jawa, jalan yang ramai dilintasi warga dan kendaraan umum, namun kondisinya justru memalukan.
Pantauan langsung media ini pada Sabtu, (12/2025) pagi, Bendera Merah Putih yang seharusnya menjadi simbol kebanggaan dan kedaulatan negara dibiarkan compang-camping. Warna putihnya telah koyak dan hilang, hanya tersisa kain merah lusuh yang tergantung lemah di tiang. Pemandangan itu menjadi sorotan banyak warga yang melintas dan merasa prihatin.
Tak hanya soal bendera, kondisi fisik dan fungsi kantor desa juga jauh dari harapan. Halaman kantor dikelilingi semak-semak liar, bangunan tampak tidak terurus, dan nyaris tak terlihat aktivitas pelayanan masyarakat.
“Kalau masuk kantor itu tunggu ada bantuan raskin atau pencairan dana. Selain itu, kantor tutup terus,” ungkap salah seorang warga yang kesal dengan situasi tersebut yang namanya tidak mau disebutkan, Sabtu, (12/7/2025) pagi.
Kondisi lebih ironis terjadi ketika ada masyarakat atau tamu dari luar desa yang ingin mengurus administrasi atau dokumen resmi. Alih-alih dilayani di kantor desa, mereka justru diarahkan ke rumah pribadi kepala desa.
“Karena di kantor tidak ada satu pun staf yang nongol. Semua urusan akhirnya harus ke rumah kepala desa,” tambahnya.
Fenomena ini menuai kritik dari warga yang menilai kepala desa dan perangkatnya tak serius mengelola pemerintahan desa.
“Kantor desa ini bukan warung musiman. Seharusnya jadi tempat pelayanan rakyat setiap hari. Masa bendera negara saja tidak diganti, itu lambang kehormatan negara!” kata GF salah satu tokoh masyarakat kampung Weleng.
Keadaan ini menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan desa. Warga berharap pemerintah kecamatan dan kabupaten segera turun tangan untuk mengevaluasi kinerja perangkat Desa Nampar Tabang serta memulihkan wibawa dan fungsi kantor desa sebagaimana mestinya.
Camat Lambat Leda Utara, Agustinus Supratman, ketika dikonfirmasi media ini pada Sabtu, (12/7/2025) menjelaskan bahwa terkait Desa Nampar Tabang, sejauh ini secara administrasi semuanya normal.
Secara administrasi, semua berjalan normal. Laporan-laporan kegiatan dan kepemerintahan dari Desa Nampar Tabang ke kecamatan sejauh ini rutin dan tidak ada kendala,” ujar Camat Agustinus.
Namun demikian, ia mengakui belum sepenuhnya mengetahui kondisi harian di lapangan.
“Saya tidak tahu fakta yang terjadi di lapangan, karena pada saat saya sesekali berkantor ke desa itu, semuanya tampak normal, pak kades ada di kantor, semua perangkat desa juga lengkap ada,” ungkapnya.
Meski demikian, Camat Agustinus tidak menutup mata terhadap sejumlah temuan langsung yang menurutnya perlu segera dibenahi.
“Beberapa hal memang saya temukan tidak beres, seperti kondisi kebersihan kantor yang kurang terjaga, papan nama desa yang sudah roboh dan rusak, serta bendera Merah Putih di depan kantor yang sangat memprihatinkan karena sudah robek dan usang,” bebernya.
Sebagai tindak lanjut, ia mengaku telah memberi teguran langsung kepada pemerintah desa.
“Saya sudah tegur langsung dan minta agar dilakukan pembenahan segera.”
Di akhir pernyataannya, Camat Agustinus menegaskan bahwa persoalan ini akan menjadi catatan evaluasi internal.
“Saya ucap terimakasih kepada media ini atas koordsinasi kontrolingnya untuk desa Nampar Tabang, ini bentuk perhatian terhadap desa Nampar Tabang. secara internal, tentunya hal ini menjadi pehatian dan evaluasi saya untuk desa bersangkutan,” tutupnya. ***
