LABUAN BAJO, OKEBAJO.COM — Persoalan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) senilai Rp2.063.530.000 di Desa Pacar, Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, belum juga menemukan titik terang.
Di tengah sorotan terhadap proyek yang disebut belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat tersebut, warga kini meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai Barat turun tangan melakukan investigasi secara independen.
Permintaan itu muncul setelah Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Manggarai Barat sebelumnya turun melakukan pemeriksaan lapangan pada Rabu, 2 September 2026.
✨ Artikel Terkait
Namun, hingga kini masyarakat mengaku belum mengetahui secara jelas sejauh mana perkembangan penyelidikan tersebut.
Sejumlah warga yang tidak mau disebutkan identitasnya mengaku mulai kehilangan kepercayaan terhadap proses penanganan oleh tim Tipikor Polres Manggarai Barat karena belum memperoleh informasi mengenai tindak lanjut setelah pemeriksaan lapangan.
Masyarakat berharap Kejari Manggarai Barat dapat melihat persoalan tersebut secara lebih menyeluruh, terutama menyangkut penggunaan anggaran negara, kondisi fisik pekerjaan, proses pelaksanaan proyek, hingga alasan fasilitas yang telah dibangun belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan.
Kejari Manggarai Barat sendiri merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, termasuk dalam konteks pemberantasan korupsi.
Tipikor Sudah Turun, Tetapi Warga Masih Menunggu
Berita media ini sebelumnya, empat personel Unit Tipikor Polres Manggarai Barat turun langsung ke sejumlah titik jaringan SPAM Desa Pacar.
Pemeriksaan dilakukan setelah proyek tersebut mendapat sorotan karena sejumlah wilayah yang masuk dalam jaringan pelayanan disebut belum memperoleh aliran air secara optimal.
Dalam pemeriksaan lapangan itu, tim Tipikor menemukan sejumlah jalur perpipaan yang tidak dialiri air.
Tim juga mengecek kondisi jaringan serta titik-titik yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Pemeriksaan tersebut turut didampingi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan konsultan perencana proyek.
Temuan itu menjadi bagian dari pemeriksaan awal untuk mengetahui penyebab sistem distribusi air tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Namun, masyarakat hingga kini masih menunggu apakah pemeriksaan tersebut akan dilanjutkan ke tahap pendalaman berikutnya.
Bagi warga, persoalannya bukan sekadar jaringan pipa yang tidak mengalirkan air.
Ada anggaran negara lebih dari Rp2 miliar yang telah digunakan untuk membangun fasilitas pelayanan publik tersebut.
Warga Pertanyakan Kelanjutan Penyelidikan
Seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengatakan masyarakat sebenarnya menyambut baik ketika aparat penegak hukum turun langsung ke lokasi.
Namun, menurut dia, harapan tersebut kini berubah menjadi pertanyaan karena belum ada informasi yang jelas mengenai perkembangan pemeriksaan.
“Kami awalnya berharap setelah Tipikor turun ke lokasi, akan ada tindak lanjut yang jelas. Tetapi sampai sekarang kami belum tahu bagaimana perkembangannya. Karena itu, masyarakat mulai mempertanyakan keseriusan proses ini,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat tidak ingin persoalan tersebut berhenti pada pemeriksaan fisik di lapangan.
“Kalau memang tidak ada persoalan hukum, sampaikan kepada masyarakat. Kalau ada dugaan pelanggaran, tentu harus ditindaklanjuti. Jangan masyarakat dibiarkan bertanya-tanya,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi alasan masyarakat meminta Kejari Manggarai Barat ikut memberikan perhatian terhadap proyek SPAM Desa Pacar.
“Kami berharap Kejaksaan turun tangan untuk melakukan pemeriksaan. Bukan berarti kami menuduh siapa pun bersalah, tetapi kami ingin ada pemeriksaan yang transparan sehingga masyarakat mendapatkan kepastian,” katanya.
Menurut warga, lambannya informasi mengenai perkembangan pemeriksaan membuat sebagian masyarakat mulai mempertanyakan proses yang sedang berjalan.
Mereka bahkan mengaku kehilangan kepercayaan terhadap tindak lanjut penyelidikan Tipikor Polres Manggarai Barat.
Namun, warga berharap persoalan tersebut tidak dimaknai sebagai penolakan terhadap institusi kepolisian.
Masyarakat hanya meminta adanya kepastian mengenai apa yang telah ditemukan, apa yang sedang diperiksa dan bagaimana langkah selanjutnya.
“Kami tidak ingin menuduh aparat. Kami hanya ingin prosesnya jelas. Kalau memang masih dalam penyelidikan, sampaikan bahwa masih dalam penyelidikan. Kalau sudah ada hasil, sampaikan hasilnya. Masyarakat berhak mengetahui perkembangan persoalan yang menyangkut uang negara,” ujar warga tersebut.
Di Tengah Penyelidikan, Pengelolaan SPAM Dialihkan
Sorotan masyarakat semakin menguat setelah muncul informasi mengenai pengalihan pengelolaan SPAM Desa Pacar.
Berdasarkan informasi yang dihimpun OkeBajo.com, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Manggarai Barat telah menyerahkan pengelolaan sementara SPAM kepada Perumda Air Minum Wae Mbeliling.
Rencana pengembangan dan pengelolaan sementara tersebut kemudian disosialisasikan kepada masyarakat Desa Pacar.
Pemerintah Kecamatan Pacar menggelar sosialisasi pada Kamis, 17 September 2026, dengan mengundang masyarakat yang berada dalam wilayah layanan jaringan SPAM.
Sosialisasi tersebut mengacu pada Berita Acara Penyerahan Pengelolaan Sementara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2026 dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Perumda Air Minum Wae Mbeliling.
Langkah tersebut pada dasarnya diharapkan dapat memastikan pelayanan air kepada masyarakat tetap berjalan.
Namun, bagi warga, pengalihan pengelolaan juga memunculkan pertanyaan baru.
Masyarakat ingin mengetahui bagaimana kondisi aset dan jaringan SPAM tersebut ketika diserahkan kepada Perumda, terutama karena proyek yang sama masih menjadi sorotan dan sebelumnya telah diperiksa oleh aparat penegak hukum.
Kejari Diminta Periksa dari Hulu hingga Hilir
Masyarakat meminta apabila Kejari Manggarai Barat memberikan perhatian terhadap persoalan ini, pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap kondisi jaringan di lapangan.
Warga berharap seluruh proses proyek dapat ditelusuri secara menyeluruh.
Mulai dari perencanaan, penganggaran, proses tender atau pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan, pembayaran, kualitas fisik pekerjaan, serah terima, hingga kondisi proyek setelah dinyatakan selesai.
Termasuk juga bagaimana proses penyerahan pengelolaan kepada Perumda Air Minum Wae Mbeliling dilakukan.
Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan SPAM Desa Pacar tidak hanya dilihat sebagai masalah teknis air yang tidak mengalir, tetapi juga sebagai persoalan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran publik.
Kejari Manggarai Barat dalam informasi resminya menyebut penguatan pengawasan diarahkan antara lain untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara serta menekan penyalahgunaan wewenang.
PPK Sebut Kontraktor Diminta Melakukan Perbaikan
Sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, Laurensius Purnama, ketika dikonfirmasi OkeBajo.com pada Sabtu, 5 September 2026, mengatakan pihaknya telah meminta kontraktor melakukan perbaikan.
“Sudah disampaikan ase,” katanya.
Namun, saat itu ia belum dapat memastikan kapan perbaikan akan dilakukan.
“Terkait hal ini nanti bisa adik tanyakan ke yang bersangkutan terkait kesediaannya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Manggarai Barat, Feri Kurniadi, mengatakan pihaknya masih fokus pada pendataan rumah warga terdampak bencana gempa bumi.
“Kami fokus terkait pendataan rumah bencana. Nanti akhir bulan ini mudah-mudahan proses penanganannya cepat selesai. Setelah tanggap darurat selesai, kami langsung fokus penanganan beberapa SPAM yang ada,” kata Feri pada 5 September 2026.
Naasnya, meskipun masa tanggap darurat bencana gempa Flores telah berakhir pada 12 September 2026 yang lalu, hingga saat ini pihak dinas belum turun ke lokasi untuk melakukan pembenahan jaringan perpipaan uang tidak teraliri air.
Warga Tidak Hanya Butuh Air, Tetapi Juga Kepastian
Bagi masyarakat Desa Pacar, persoalan ini pada akhirnya bukan hanya tentang apakah air mengalir atau tidak.
Masyarakat juga membutuhkan kepastian mengenai penggunaan uang negara sebesar lebih dari Rp2 miliar yang telah digunakan untuk membangun proyek tersebut.
Jika persoalan yang terjadi murni akibat kendala teknis, warga meminta pemerintah memberikan penjelasan dan memastikan perbaikan dilakukan.
Namun apabila dalam pemeriksaan ditemukan dugaan pelanggaran hukum, masyarakat berharap aparat penegak hukum mengambil langkah sesuai kewenangannya.
Karena itu, warga meminta Kejari Manggarai Barat turun tangan dan melakukan pemeriksaan atau langkah hukum yang dianggap diperlukan, sehingga persoalan tersebut tidak berlarut-larut tanpa kejelasan.
“Kami hanya ingin semuanya terang. Proyeknya dibangun dengan uang negara, masyarakat seharusnya menikmati manfaatnya. Kalau ada persoalan, periksa secara terbuka. Kalau tidak ada pelanggaran, sampaikan juga kepada masyarakat. Jangan sampai kepercayaan masyarakat semakin hilang,” pungkasnya.
Kini perhatian masyarakat tertuju pada dua hal: kejelasan tindak lanjut pemeriksaan Tipikor Polres Manggarai Barat dan kemungkinan keterlibatan Kejari Manggarai Barat untuk memberikan pemeriksaan dari perspektif penegakan hukum dan pertanggungjawaban keuangan negara.
Sementara itu, proyek SPAM yang telah menghabiskan anggaran miliaran rupiah tersebut masih menunggu satu hal yang paling dibutuhkan masyarakat Desa Pacar: kepastian bahwa air benar-benar mengalir dan seluruh proses pembangunan serta pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
