DENPASAR, Okebajo.com – Gelombang keprihatinan muncul dari komunitas NTT di Bali. I Putu Agus Karsha Saskara Putra, S.Kom, tokoh pemuda-mahasiswa Manggarai di Bali, menyampaikan kegelisahannya terkait meningkatnya diskriminasi terhadap warga NTT, terutama dalam mencari tempat tinggal dan pekerjaan.
Fenomena ini diduga kuat muncul akibat tindakan segelintir oknum yang terlibat dalam kerusuhan atau pelanggaran ketertiban umum sehingga memunculkan stereotip negatif yang kemudian dibebankan kepada seluruh warga NTT yang tinggal di Bali.
Korban Stereotip: Warga NTT Dihalang Tempat Tinggal dan Pekerjaan
✨ Artikel Terkait
Menurut Agus, banyak warga NTT datang ke Bali dengan niat tulus bekerja keras, mencari nafkah, dan hidup berdampingan secara damai. Namun realitas yang mereka temui justru pahit: penolakan saat mencari kos, persyaratan sewa yang diskriminatif, hingga dugaan hambatan SARA dalam proses rekrutmen kerja.
“Iya, saya sebagai warga Bali keturunan NTT sekaligus bagian dari masyarakat Bali sangat menyesalkan tindakan oknum yang merusak citra seluruh warga NTT,” tegas Agus.
“Mayoritas saudara-saudara kami datang untuk bekerja halal dan menaati aturan. Kami meminta masyarakat Bali memisahkan perilaku individu dari identitas kolektif warga NTT.” lanjutnya.
Agus juga menegaskan kesiapan komunitas NTT untuk bekerja sama dengan aparat dan desa adat dalam menindak tegas pelaku onar agar tidak lagi mencoreng nama baik kelompok.
Solusi dan Rekomendasi: “Kami Tidak Diam, Kami Bergerak”
Agus memaparkan sejumlah langkah konkret untuk mengatasi ketegangan sosial sekaligus memulihkan rasa percaya antara masyarakat Bali dan warga NTT.
1. Peningkatan Disiplin dan Edukasi Moral
Organisasi kedaerahan, khususnya Manggarai diminta rutin melakukan edukasi mengenai etika hidup di Bali, pentingnya menghormati adat lokal, serta kedisiplinan dalam menaati hukum.
2. Sistem Pengawasan Internal
Paguyuban atau organisasi daerah perlu menerapkan sistem pendataan anggota, khususnya yang tinggal di lingkungan kos. Ini bertujuan mencegah kesalahpahaman dan memudahkan koordinasi jika terjadi masalah.
3. Penguatan Dialog dan Komunikasi Antar-Etnis
Menginisiasi dialog rutin dengan Bendesa Adat, lurah/kepala lingkungan, tokoh masyarakat, serta aparat TNI-Polri.
Mengadakan kegiatan sosial dan gotong royong bersama warga lokal untuk menunjukkan komitmen warga NTT dalam menjaga harmoni dan kebersamaan.
4. Peningkatan Kualitas SDM
Agus menekankan pentingnya sertifikasi keterampilan bagi warga NTT agar memiliki daya saing profesional, terutama di sektor pariwisata, perhotelan, dan konstruksi.
Seruan untuk Media: “Jangan Memperkeruh, Mari Mencerahkan”
Agus turut menyoroti pemberitaan media yang terkadang menampilkan narasi provokatif dan melakukan generalisasi terhadap warga NTT. Ia meminta insan pers untuk mengedepankan etika jurnalistik.
Menurutnya, pemberitaan yang sensasional, terutama yang mengangkat konflik atau kerusuhan, bisa memperburuk stigma dan merusak citra Bali sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai Tri Hita Karana.
Ia menyerukan beberapa hal kepada media:
Pertama; Hindari judul provokatif yang memantik emosi dan menggeneralisasi pelaku.
Kedua; Sajikan konteks yang berimbang, melibatkan pandangan tokoh Bali, perwakilan komunitas NTT, aparat, hingga ahli sosiologi.
Ketiga; Verifikasi ketat setiap informasi agar tidak menyesatkan publik.
Harapan untuk Bali yang Tetap Damai
Agus menutup dengan pesan persatuan:
“Warga NTT adalah bagian dari Indonesia yang berhak mendapat perlakuan adil. Mari melihat tindakan pelaku sebagai tanggung jawab individu, bukan identitas etnis. Kami percaya Bali akan tetap menjadi rumah yang ramah bagi semua jika kita saling menjaga.” ungkapnya.
Ia berharap seluruh pihak—aparat, masyarakat, organisasi kedaerahan, hingga media—berperan aktif menjaga kerukunan dan memastikan Bali tetap menjadi pulau yang aman, damai, dan harmonis bagi siapa saja yang datang dengan niat baik.
