Labuan Bajo | Okebajo.com | Golo Bilas, sebuah desa penyangga pariwisata super premium yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, kini tengah menjadi sorotan publik.
Namun, bukan karena pesona alamnya atau potensi wisata yang menarik, melainkan karena kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Kades Golo Bilas, Ahmad Radit pada Selasa (04/07/2023) lalu.
Peristiwa ini telah menghebohkan masyarakat selama 19 hari terakhir dan menimbulkan kekhawatiran terhadap kinerja kepolisian setempat.
Kasus OTT yang menimpa Kades Golo Bilas menunjukkan beragam kejanggalan tak kunjung reda. Publik semakin resah karena status tersangka Kades Ahmad Radit belum naik, dan kabar penangguhan penahanannya yang masih belum jelas.
Akibatnya, berbagai spekulasi liar bermunculan, salah satunya melibatkan Organisasi Insan Lantang Muda (ILMU).
Direktur LSM ILMU, Dionisius Parera, menjadi sosok yang berani menyoroti kinerja kepolisian Resor Manggarai Barat dalam menangani kasus kontroversial ini.
“Kasus OTT Kades Golo Bilas ini telah menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polisi”, kata Doni Parera kepada Okebajo.com, Senin (24/7/2023) pagi.
Pernyataan tersebut merujuk pada banyaknya Laporan Polisi yang mengalami kemacetan tanpa kejelasan penyelesaian, serta pembebasan terbaru terhadap pelaku dalam kasus OTT dengan alasan yang tidak jelas.
Doni Parera menilai hal ini menimbulkan kegaduhan baru di tengah masyarakat dan menyuburkan tuduhan-tuduhan liar bahwa uang selalu berperan dalam menyelesaikan kasus.
“OTT tanpa makna di Mabar ini, seperti memupuk subur tuduhan dari banyak pihak yang beredar liar bahwa uang selalu ‘bicara’ untuk redakan kasus”, ujarnya.
Kegaduhan semakin merambat di tengah masyarakat, dan tuduhan liar tentang peran uang dalam menyelesaikan kasus semakin merajalela.
Doni Parera mengungkapkan berbagai laporan yang mandeg telah menciptakan kekhawatiran di masyarakat terkait keadilan dan transparansi.
“Tindakan polisi yang membingungkan masyarakat semakin memperburuk citra Polri yang baru saja merayakan HUT Bhayangkara ke-77. Berbagai hiburan yang digelar di halaman Mapolres Manggarai Barat tampak seperti upaya untuk menenangkan masyarakat, sehingga mereka melupakan Laporan Polisi yang tak kunjung bergerak”, ungkap Doni Parera.
Ketidakpastian penanganan hukum di Manggarai Barat terlihat dari kacamata masyarakat sebagai bukti bahwa hukum dapat dinegosiasikan dan diperlakukan secara lentur sesuai kepentingan pihak-pihak tertentu.
“Sebagai contoh, minggu lalu, sekelompok masyarakat adat mendatangi Polres Mabar untuk menanyakan beberapa LP yang mereka buat, tetapi tetap mandek. Laporan itu dibuat untuk melawan mafia tanah dan mendukung upaya pemerintah dalam membentuk satuan tugas khusus melawan kejahatan tersebut, namun terbentur di Kepolisian”, papar Doni Parera.
Tak hanya itu, Doni Parera juga mengisahkan seorang rohaniawan yang mendampingi anak korban kekerasan seksual oleh anggota Polres Manggarai Barat. Dia merasa frustasi karena tidak ada kejelasan mengenai kemajuan kasus yang telah dilaporkan.
Dalam mengatasi situasi ini, Doni Parera menegaskan perlunya adanya rotasi di jajaran kepolisian Resor Manggarai Barat untuk meningkatkan kinerja dan memperbaiki citra Polri.
“Perbaiki citra institusi Polri di Mabar, sebaiknya kasat Reskrim segera dipindah tugaskan dari Mabar. Dan itu sudah dilakukan beberapa hari lalu. Adanya Kasat Reskrim baru ini, banyak LP yang mandeg bisa kembali berjalan dan ada kejelasan hukum”, cetusnya.
Tak hanya itu, Direktur LSM ILMU, Dionisius Parera, mendesak Kapolres Mabar untuk segera mengumumkan status OTT Kades Golo Bilas dan beberapa kasus lainnya. Langkah ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sehingga marwah Polri di Manggarai Barat dapat terangkat kembali. ***
