Labuan Bajo, Okebajo.com – Pemantau Keuangan Negara (PKN) Kabupaten Manggarai Barat mengungkap kasus dugaan korupsi di Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Kabupaten Manggarai Barat. Kasus ini terkait pengadaan Smart Irigasi Tetes yang diduga tidak sesuai spesifikasi dan kebutuhan lapangan, sehingga berpotensi merugikan negara hingga Rp 1,6 miliar.
Ketua PKN Mabar, Lorens Logam, menjelaskan bahwa dugaan korupsi tersebut terjadi pada tahun anggaran 2022. Proyek ini melibatkan pengadaan sistem irigasi manual dan otomatis untuk pengembangan aneka sayur dan buah di Kecamatan Lembor dan Kecamatan Boleng.
“Hasil investigasi awal kami menunjukkan negara berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp 1,5 miliar. Angka ini masih dapat bertambah seiring dengan perkembangan penyelidikan. Proyek ini tampak mubazir karena beberapa kelompok masyarakat tidak mampu mengoperasikan fasilitas tersebut akibat keterbatasan sumber daya manusia. Selain itu, daya listrik dari sistem tenaga surya tidak mampu menjangkau lahan secara optimal,” jelas Lorens Logam pada Senin (30/12/2024).
Menurut Lorens, proyek ini menunjukkan perencanaan yang buruk.
“Sistem irigasi tetes membutuhkan studi cermat terhadap berbagai faktor, seperti topografi lahan, kualitas tanah, sumber air, jenis tanaman, dan kondisi agroklimat. Sayangnya, hal ini tampaknya tidak dipertimbangkan dengan baik sehingga proyek ini terkesan dipaksakan,” tambahnya.
Lorens juga menyoroti bahwa proyek semacam ini seharusnya dirancang untuk memberdayakan masyarakat lokal, bukan malah menjadi beban. Ia berharap penyelidikan lebih lanjut dapat mengungkap akar masalah dan memastikan pelaku korupsi bertanggung jawab.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Kabupaten Manggarai Barat belum memberikan tanggapan atas dugaan ini meskipun sudah dihubungi oleh wartawan pada Senin pagi.
Logam menuturkan bahwa kasus ini menjadi perhatian publik di Manggarai Barat, terutama karena dana besar yang digelontorkan untuk proyek pertanian ini seharusnya meningkatkan kesejahteraan petani.
“Tentu masyarakat berharap ada pengawasan lebih ketat dalam pengelolaan anggaran pemerintah, khususnya pada proyek-proyek strategis seperti ini,” ujarnya
Lorens menegaskan bahwa PKN Mabar akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, sembari mendorong transparansi dalam pengelolaan dana publik agar kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang. **
