LABUAN BAJO, Okebajo.com – Perjuangan pemenuhan hak dasar listrik bagi desa-desa di Manggarai Barat kini memasuki babak krusial yang menyentuh aspek teknis penganggaran.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Fraksi Harapan Baru DPRD Manggarai Barat dengan PLN ULP Labuan Bajo, Jumat (23/1/2026), fokus utama bergeser pada sinkronisasi anggaran tahun 2026/2027 dan kalkulasi dampak ekonomi bagi warga yang selama ini terisolasi secara energi.
Sinkronisasi Anggaran: Memutus Rantai Inefisiensi
✨ Artikel Terkait
Fraksi Harapan Baru, yang digawangi Partai Golkar, PAN, dan Perindo, menyoroti pentingnya efisiensi fiskal dalam proyek pelistrikan desa.
Ketua Fraksi, Inocentius Peni, mendesak agar PLN segera mengintegrasikan data lapangan hasil reses ke dalam sistem perencanaan Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Flores.
“Kami tidak ingin ada tumpang tindih atau usulan yang tercecer. PLN harus memastikan data survei masuk dalam entry point penganggaran 2026/2027. Ini adalah masalah ketepatan alokasi,” ujar Inocentius.
Sorotan tajam mengenai efisiensi anggaran juga ditegaskan oleh Rofinus Rahmat (Partai Golkar) dan Anton Aron (PAN). Mereka menggarisbawahi urgensi pemanfaatan infrastruktur eksisting untuk menekan biaya per-sambungan.
Mereka menyebut contoh kasus di Kecamatan Sano Nggoang, Kampung Pinggong yang hanya membutuhkan perluasan jaringan sepanjang 500 meter dari gardu induk dan kasus Kampung Rangat, Tembel dan Lamung yang hanya memerlukan penarikan kabel sejauh 1,8 – 3 kilometer.
“Secara teknis penganggaran, ini adalah investasi dengan cost-benefit ratio yang sangat menguntungkan. Dengan biaya konstruksi yang relatif rendah karena jarak yang dekat, dampak sosial-ekonominya justru masif,” tegas mereka.
Dampak Ekonomi: Dari Ekonomi Rumah Tangga ke Produktivitas Desa
Kehadiran listrik bukan sekadar soal penerangan, melainkan katalisator pertumbuhan ekonomi desa yang selama ini terhambat.
Berdasarkan data yang dihimpun selama reses 2025, ketiadaan listrik menyebabkan biaya hidup warga membengkak akibat ketergantungan pada genset berbahan bakar minyak (BBM) atau lampu minyak yang mahal dan tidak efisien.
Sektor Dampak, Potensi Transformasi Ekonomi
UMKM & Pengolahan : Memungkinkan penggunaan mesin giling kopi/padi elektrik yang memangkas biaya produksi hingga 40%.
Sektor Pendidikan dan Kesehatan : Digitalisasi sekolah dan Pustu atau Polindes, memungkinkan akses internet dan literasi digital bagi siswa dan percepatan layanan masyarakat di faskes yang ada di Desa.
Ekonomi Digital : Membuka peluang usaha mikro berbasis rumahan seperti pengisian daya ponsel, jasa cetak, dan usaha kreatif lainnya.
Rofinus Rahmat dari Partai Golkar menegaskan bahwa anomali distribusi listrik di dekat gardu induk adalah hambatan ekonomi yang nyata.
“Bagaimana warga bisa bersaing secara ekonomi jika rumah tangga mereka dalam kondisi gelap gulita,” tukasnya.
Komitmen PLN dan Tantangan Teknis
Manajer PLN ULP Labuan Bajo, Virtus Gita Anggara, menjelaskan bahwa percepatan ini tetap harus mengikuti kaidah manajemen proyek ketenagalistrikan.
Koordinasi dengan UP2K Flores menjadi kunci untuk memastikan bahwa usulan dari DPRD masuk dalam Roadmap Listrik Desa yang didanai melalui skema Penanaman Modal Negara (PMN) atau anggaran internal PLN.
“Kami berkomitmen untuk melakukan sinkronisasi jadwal survei perencanaan. Validasi data teknis di lapangan adalah dasar bagi kami untuk mengajukan plafon anggaran ke pusat,” ungkap Virtus.
Kesimpulan : Listrik Sebagai Modal Sosial
Perjuangan Fraksi Harapan Baru di awal 2026 ini menunjukkan bahwa listrik bukan lagi dipandang sebagai pengeluaran konsumtif negara, melainkan investasi produktif.
Dengan masuknya jaringan listrik ke kampung-kampung seperti Pinggong, Tembel, Rangat, Lamung diharapkan terjadi perputaran modal di tingkat desa yang lebih dinamis, sekaligus memperkecil ketimpangan antara pusat kota Labuan Bajo dengan wilayah penyangganya. *
Sumber : Dapur Ansos Partai Golkar Mabar
