Makassar | Okebajo.com | Komisi D DPRD Sulawesi Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simbuang-Mappak (IPPEMSI) Makassar terkait persoalan Jalan Provinsi Poros Simbuang-Mappak pada Senin, 8 Mei 2023.
Respek Aspirasi IPPEMSI
RDP ini menindaklanjuti aksi unjuk rasa IPPEMSI Makassar selama tiga tiga kali menuntut pemerintah agar segera mengerjakan infrastruktur jalan Masuppu – perbatasan Kabupaten Pinrang yang mencakup wilayah Kecamatan Simbuang dan Mappak, Kabupaten Tana Toraja.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, Jhon Rende Mangontan memimpin RDP ini.
Hadir di forum RDP, Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja, Welem Sambolangi, Kadis PUTR Kabupaten Tana Toraja, Staf Ahli Gubernur Sulawesi Selatan beserta sejumlah OPD Pemprov Sulawesi Selatan khususnya Dinas PUPR serta Dewan Pengurus IPPEMSI Makassar.
Ketua Umum IPPEMSI Makassar, Yoris Bomba Lese Kila menegaskan problem Jalan Poros Simbuang-Mappak saat ini mengalami kerusakan berat.
Yoris menyebut jalan tersebut berlumpur dan banyak kubangan. Kondisi ini terjadi sejak ruas jalan itu beralih statusnya menjadi jalan Provinsi mulai tahun 2018.
Namun hingga saat ini belum ada agenda pemerintah memperbaiki ruas jalan Poros Simbuang-Mappak.
Karena itu Yoris bahkan memberi dead line kepada DPRD dan Pemprov Sulawesi Selatan agar secepat mungkin memperbaiki ruas jalan itu tahun ini paling lambat hingga tahun 2024 mendatang.
“Mohon segera perbaiki jalan ini. Setidaknya, tahun 2023 ini tidak ada lagi jalan berlumpur dan berkubang di Kecamatan Simbuang dan Mappak,” tegas Yoris.
“Kita bersyukur tahun 2023 ini, sudah ada kucuran alokasi anggaran yang senilai Rp17 Miliar. Kita berharap DPRD dan Pemprov Sulawesi Selatan menetapkan jalan ini menjadi skala prioritas pengerjaan di lapangan”, kata Yoris sangat tegas.
Ia kemudian menyebut beberapa titik kerusakan jalan itu yang perlu penanganan darurat. Yakni Di Lembang Makkodo sekitar 4 kilometer, Lembang Puangbembe Mesakada sekita 5 kilometer. Kondisi jalan berlumpur dan perlu pengerasan serta rabat beton,
Selain itu, titik kerusakan juga terdapat di Kelurahan Kondodewata sekitar 3 kilometer dalam kondisi berlumpur sehingga perlu pengerasan ataupun rabat beton”, sebut Yoris menjelaskan kerusakan ruas jalan tersebut.
“Sekali lagi saya tegaskan agar jalan berlumpur ini segera lakukan pengerjaan tahun 2023 agar mobilisasi masyarakat bisa berjalan dengan lancar”, tegasnya.
Ia mengingatkan agar proses perencanaan yang jelas dan matang agar kualitas pekerjaannya bermutu.
Perencanaan yang jelas harus juga didukung fungsi pengawasan yang tegas sehingga anggaran yang dialokasikan tidak mubazir”, tegas Yoris.
Segera dikerjakan
Merespon aspirasi IPPEMSI Makassar, Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan langsung memutuskan bahwa pengerjaan jalan Poros Simbuang-Mappak segera lakukan penanganan tahun ini juga.
“Tahun 2023 ini juga telah dialokasikan anggaran perbaikan jalan dari Pinrang ke Batas Toraja senilai Rp12 miliar”, jelas perwakilan Dinas PUTR Sulawesi Selatan.
“Sekarang sementara dalam tahap survey di lapangan. Kemungkinan ada sekitar 5 kilometer akan alihkan trasenya karena kontur tanah yang labil. Adik-adik mahasiswa akan kami undang lagi dalam kegiatan ekspose nantinya agar ikut terlibat dalam penyusunan perencanaan”, ungkapnya.
Naikkan alokasi anggaran
Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulawesi Selatan Joh Rende Mangontan juga menegaskan Dinas PUTR Sulawesi Selatan. Agar segera menaikkan alokasi anggaran. Alokasi anggaran tersebut untuk jalan Poros Simbuang-Mappak tahun 2024 karena tahun 2023 ini masih minim.
“Kami tegaskan agar tahun depan naikkan lagi alokasi anggaran untuk peningkatan ruas jalan ini. Jika melihat kondisi struktur tanah yang labil dan topografi Simbuang-Mappak pegunungan yang rumit untuk dikerjakan berbeda dengan daerah lain,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Syaharuddin Alrif mengapresiasi perjuangan IPPEMSI Makassar. Ia berharap agar output RDP ini Pemerintah Provinsi dapat menindaklanjuti dalam hal ini, Dinas PUTR Sulawesi Selatan. *
