Labuan Bajo | Okebajo.com | Dugaan korupsi anggaran dana desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT), kini menyeret nama seorang ayah berinsial CMT dan anak kandungnya berinsial DC.
Hal itu diketahui usai Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari ) Manggarai Barat resmi menetapkan CMT dan DC sebagai tersangka dan menjadi tahanan pada Jumat, 6 Oktober 2023 lalu.
Keduanya diseret atas perkara dugaan tindak pidana korupsi anggaran dana desa Nangalili tahun anggaran 2021-2022 hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah lebih dari Rp600 juta.
CMT sendiri diketahui menjabat kepala desa Nangalili sejak tahun 2017 hingga tahun 2022, sementara di tahun yang sama, DC yang ternyata anak kandungnya sendiri juga menjabat sebagai sekretaris desa tersebut.
“Kami sudah melakukan penahanan terhadap kedua tersangka itu,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai Barat, Bambang Dwi Murcolono melalui Kasi intel, Tony Aji Kurniawan, kepada wartawan di Labuan Bajo, Rabu (11/10).
Dalam perkara ini, jelas Tony, CMT dan DC disangkakan telah melanggar premair: Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 ayat 1 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Selanjutnya, jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP subsidiair: pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana dengan Kurungan penjara maksimal 20 tahun.
“Terhadap tersangka CMT dan DC, dilakukan penahanan sementara selama 20 hari kedepan mulai tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 di rutan polres Manggarai Barat. Dan selanjutnya penanganan perkara tersebut akan segera dilimpahkan ke pengadilan Negeri (PN) Tipidkor di Kupang Nusa Tenggara Timur,” terangnya.
