JAKARTA, Okebajo.com – Hilirisasi mineral kritis di Indonesia dinilai belum akan menghasilkan manfaat ekonomi yang optimal jika hanya bertumpu pada aktivitas penambangan dan pembangunan smelter. Untuk menjadi kekuatan industri global, Indonesia dinilai harus membangun ekosistem industri yang mampu menciptakan inovasi, menarik investasi berkualitas, serta menghasilkan nilai tambah yang berkelanjutan.
Pandangan tersebut disampaikan Direktur Angin Dampak Jaya, Saskia Tjokro, dalam sesi panel bertajuk “The Race Up the Green Value Chain: Is Downstreaming Powering Indonesia’s Growth?” pada rangkaian Indonesia Net Zero Summit (INZS) 2026 di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (1/8).
Diskusi tersebut turut menghadirkan Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia Fransiscus Soerjopranoto, Direktur Eksekutif CERAH Agung Budiono, dan Direktur Energy Shift Indonesia Putra Adhiguna. Para narasumber membahas strategi Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia untuk memperkuat daya saing melalui hilirisasi yang berorientasi pada keberlanjutan.
✨ Artikel Terkait
Menurut Saskia, ukuran keberhasilan hilirisasi tidak dapat dilihat hanya dari banyaknya tambang maupun smelter yang berdiri. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana industri tersebut mampu mendorong transfer teknologi, melahirkan inovasi, memperkuat rantai pasok nasional, serta menciptakan lapangan kerja berkualitas bagi masyarakat.
Ia mencontohkan kawasan Weda Bay yang dikembangkan sebagai proyek percontohan ekosistem industri pemerintah. Kawasan tersebut bahkan mulai menarik perhatian sejumlah negara, seperti Ghana, Uganda, dan Kolombia, sebagai model pengembangan industri berbasis sumber daya mineral.
Meski demikian, Saskia mengingatkan bahwa pembangunan kawasan industri juga harus diiringi dengan pengawasan ketat terhadap dampak sosial dan lingkungan agar manfaat ekonominya tidak dibayar dengan kerusakan ekologi maupun konflik sosial.
Selain memiliki cadangan mineral yang melimpah, Indonesia juga dinilai memiliki modal besar berupa sumber daya manusia. Saskia menyebut jutaan mahasiswa yang lahir dari berbagai perguruan tinggi setiap tahun merupakan aset strategis untuk memperkuat inovasi nasional.
Namun, potensi tersebut hanya dapat dimaksimalkan apabila didukung oleh ekosistem riset yang kuat, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta kolaborasi dengan laboratorium dan institusi internasional.
Dalam paparannya, Saskia juga menegaskan bahwa investasi hijau harus memberikan manfaat nyata, bukan sekadar mengejar keuntungan ekonomi.
“Ketika berinvestasi, kami tidak melakukannya secara ekstraktif. Tujuan investasi harus memiliki manfaat yang baik secara inheren, bukan hanya mengejar keuntungan ekonomi semata,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa investor berdampak (impact investor) tetap memperhitungkan keuntungan finansial. Oleh karena itu, pemerintah perlu menghadirkan regulasi yang lebih tegas mengenai standar keberlanjutan, termasuk indikator ketenagakerjaan, keselamatan kerja, dan perlindungan lingkungan.
Menurutnya, standar tersebut tidak boleh hanya menjadi bahan negosiasi antara investor dan pelaku usaha, tetapi harus menjadi kewajiban yang dipenuhi seluruh pihak.
Saskia juga menyoroti fakta bahwa lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih bergantung pada ekstraksi sumber daya alam. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi menuju ekonomi berbasis industri bernilai tambah masih menghadapi tantangan besar.
Ia mengingatkan Indonesia berisiko mengalami resource curse atau kutukan sumber daya alam apabila terus mengandalkan ekspor komoditas mentah tanpa memperkuat sektor industri hilir.
Sebagai perbandingan, Saskia menyinggung pengalaman Kolombia yang selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu produsen tembaga dunia, tetapi belum mampu sepenuhnya mengubah kekayaan mineral tersebut menjadi kekuatan industri bernilai tambah.
Di penghujung pemaparannya, Saskia menekankan pentingnya peran organisasi masyarakat sipil (Civil Society Organization/CSO) dalam mendukung investasi hijau yang bertanggung jawab.
Menurutnya, berbagai laporan masyarakat mengenai praktik lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (Environmental, Social, and Governance/ESG) menjadi salah satu referensi penting yang dipertimbangkan investor global sebelum menanamkan modal.
“CSO memiliki peran penting menyuarakan berbagai persoalan yang tidak terlihat di permukaan. Informasi tersebut menjadi bagian dari mekanisme whistleblowing yang turut memengaruhi keputusan investasi,” katanya.
Ia berharap organisasi masyarakat sipil semakin aktif mengawal implementasi komitmen keberlanjutan perusahaan agar hilirisasi di Indonesia tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan manfaat sosial, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan..
