LABUAN BAJO, Okebajo.com — Sorotan terhadap proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) senilai lebih dari Rp2 miliar di Desa Pacar, Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, memasuki babak baru.
Setelah masyarakat mempertanyakan manfaat proyek yang telah menelan anggaran negara sebesar Rp2.063.530.000, Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Sat Reskrim Polres Manggarai Barat turun langsung ke lapangan untuk melakukan penyelidikan awal.
Tim Tipikor mendatangi sejumlah titik jaringan SPAM pada Rabu, 2 September 2026. Informasi yang dihimpun Okebajo.com, empat personel Unit Tipikor Polres Manggarai Barat turun meninjau sejumlah wilayah anak kampung yang hingga kini diketahui tidak mendapatkan aliran air dari jaringan proyek tersebut.
✨ Artikel Terkait
Dalam pemeriksaan lapangan itu, tim kepolisian mengecek sejumlah titik jaringan perpipaan yang menjadi keluhan masyarakat. Tim juga didampingi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan konsultan perencana proyek.
Peninjauan langsung tersebut menjadi langkah awal kepolisian untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi proyek yang dibangun menggunakan anggaran negara dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Hasil pemeriksaan awal di lapangan menemukan adanya sejumlah jalur perpipaan SPAM yang tidak dialiri air.
Temuan tersebut menjadi salah satu bagian penting yang perlu didalami untuk mengetahui penyebab sistem distribusi air tidak berjalan sebagaimana tujuan awal pembangunan.
Tim Tipikor kemudian mengecek sejumlah titik jaringan yang seharusnya menjadi bagian dari sistem distribusi menuju permukiman warga.
Kondisi ini menjadi sorotan karena proyek SPAM Desa Pacar sebelumnya telah dinyatakan selesai dan telah melalui proses penyerahan pekerjaan.
Dengan anggaran mencapai Rp2,063 miliar, masyarakat tentu mempertanyakan mengapa fasilitas yang dibangun untuk menyediakan air bersih tersebut belum dapat memberikan manfaat secara maksimal.
Bagi warga, persoalannya bukan sekadar mengenai pipa yang tidak dialiri air. Lebih jauh, masyarakat ingin mengetahui apakah seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai perencanaan, kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan.
Meski demikian, temuan Unit Tipikor tersebut masih merupakan hasil pemeriksaan awal. Untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran hukum, aparat masih perlu melakukan pendalaman terhadap seluruh rangkaian proyek, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan, pembayaran, PHO, hingga mekanisme serah terima dan pengelolaan setelah proyek selesai.
Turunnya Unit Tipikor Polres Manggarai Barat mendapat respons positif dari masyarakat Desa Pacar.
Namun, warga berharap langkah tersebut tidak berhenti sebatas pemeriksaan dan dokumentasi di lapangan. Mereka meminta agar temuan awal segera ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang lebih mendalam dan terukur.
“Kami berharap aparat tidak hanya memeriksa kondisi fisik jaringan perpipaan, tetapi juga menelusuri seluruh proses proyek, termasuk penggunaan anggaran, kualitas pekerjaan, pengawasan, pembayaran kepada kontraktor, hingga proses serah terima dan pengelolaan fasilitas,” kata seorang warga Desa Pacar yang meminta identitasnya tidak disebutkan.
Bagi masyarakat, langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa anggaran negara benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
“Kami berharap penyelidikan awal ini harus ada progresnya. Jangan sampai hanya datang melihat lokasi, setelah itu tidak ada kelanjutannya. Kalau memang ada persoalan, siapa pun yang bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkannya di mata hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” lanjutnya.
Menurutnya, proyek tersebut dibangun bukan menggunakan uang pribadi, melainkan uang negara yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
“Kami hanya ingin uang negara digunakan dengan benar. Proyek ini dibangun untuk masyarakat, jadi masyarakat harus mendapatkan manfaatnya. Kalau ada pihak yang memang harus bertanggung jawab, silakan diproses sesuai hukum. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan sementara proyeknya sudah menghabiskan miliaran rupiah,” tegasnya.
Warga juga meminta agar proses penyelidikan dilakukan secara profesional dan transparan. Jika nantinya ditemukan unsur pelanggaran dan pihak yang bertanggung jawab telah terbukti berdasarkan proses hukum, masyarakat berharap tidak ada pihak yang kebal dari pertanggungjawaban.
Sebaliknya, apabila hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa persoalan tersebut murni disebabkan kendala teknis, warga meminta pemerintah segera melakukan perbaikan agar fasilitas yang telah dibangun dengan uang negara tersebut kembali berfungsi.
Sebelumnya, PPK proyek menyebut gangguan sistem SPAM diduga berkaitan dengan persoalan teknis pada bagian pengkabelan, panel kontrol maupun sistem pompa.
Setelah Unit Tipikor turun melakukan pemeriksaan, PPK proyek, Laurensius Purnama, ketika dikonfirmasi Okebajo.com pada Sabtu, 5 September 2026, mengatakan pihaknya telah menyampaikan kepada kontraktor agar segera melakukan perbaikan.
“Sudah disampaikan, ase,” kata Laurensius.
Namun, ketika ditanya mengenai kepastian waktu pelaksanaan perbaikan, ia belum dapat memberikan jadwal secara pasti.
“Terkait hal ini nanti bisa ase tanyakan ke yang bersangkutan terkait kesediaannya,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan baru mengenai siapa yang kini bertanggung jawab memastikan fasilitas SPAM tersebut kembali berfungsi, terutama setelah proyek dinyatakan selesai dan telah melalui proses serah terima.
Sementara itu, Kepala Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Manggarai Barat, Feri Kurniadi, mengatakan penanganan persoalan SPAM Desa Pacar belum dapat dilakukan dalam waktu dekat.
Menurut Feri, pihaknya saat ini masih fokus pada pendataan rumah warga yang terdampak bencana gempa bumi.
“Kami fokus terkait pendataan rumah bencana. Nanti akhir bulan ini mudah-mudahan proses penanganannya cepat selesai. Setelah tanggap darurat selesai, kami langsung fokus penanganan beberapa SPAM yang ada,” kata Feri saat dikonfirmasi Okebajo.com, Sabtu (5/9/2026).
