Labuan Bajo, Okebajo.com – Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, S.E., menegaskan pentingnya kepatuhan pajak bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Penegasan tersebut disampaikan saat penyerahan Surat Keputusan (SK) kepada 1.308 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, Jumat (06/02/2026), di Aula Setda Manggarai Barat.
Menurut Bupati Edi, ketaatan membayar pajak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral ASN dalam mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan daerah.
Ia menegaskan bahwa pajak yang dibayarkan ASN akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik.
✨ Artikel Terkait
“Kalau kesemuanya itu terlaksana saya yakin kondisi kita di hari esok itu lebih baik dari hari ini,” kata Edi
Penyerahan SK tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Manggarai Barat, dr. Yulianus Weng, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dari total 1.308 PPPK Paruh Waktu yang menerima SK, terdiri atas 720 guru, 153 tenaga kesehatan, dan 435 tenaga teknis.
Bupati Edi menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada para PPPK Paruh Waktu yang telah resmi menjadi bagian dari ASN. Ia menekankan bahwa pengangkatan ini adalah kesempatan emas yang harus disyukuri dengan cara bekerja penuh integritas, profesionalisme, dan loyalitas.
“Atas nama pribadi dan pemerintah, saya menyampaikan profisiat dan selamat. Status ini harus dijawab dengan tanggung jawab dan pengabdian,” ujarnya.
Namun demikian, Bupati Edi secara terbuka mengungkapkan bahwa kebijakan pengangkatan PPPK Paruh Waktu dilakukan di tengah kondisi keuangan daerah yang sangat terbatas. Meski berat, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tetap berkomitmen menjalankan kebijakan sesuai regulasi yang berlaku.
“Dalam kondisi keuangan yang sangat terbatas, saya ulangi dalam kondisi keuangan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sangat terbatas, saya, Pak Wakil beserta seluruh pemangku, pengambil keputusan, DPRD ada di dalamnya walaupun dengan berat hati karena kalau dihitung nominalnya kategori sangat tidak manusiawi.” Ungkapnya.
Dalam arahannya, Bupati Edi juga menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera menggelar rapat bersama kepala sekolah, guna memastikan guru PPPK Paruh Waktu tetap menerima penghasilan dari dana BOS dan komite sekolah, tanpa salah tafsir.
“Nanti setelah ini Pak Kadis Pendidikan menggelar rapat dengan para guru-guru terlebih kepala sekolah dan pemerintah daerah supaya teman-teman yang sudah mendapatkan SK PPPK paruh waktu jangan berpikir bahwa penggajian mereka yang sumbernya dari dana bos dan dari dana komite itu dilepas total, tidak begitu terjemahannya, ” Ungkapnya.
Selain soal kesejahteraan, dalam momentum penyerahan SK tersebut, Bupati Edistasius menyampaikan sejumlah penegasan penting kepada seluruh PPPK Paruh Waktu. Pertama, seluruh PPPK Paruh Waktu harus mampu memberikan contoh menjadi garda terdepan dalam menciptakan kondisi lingkungan yang bebasa dari sampah.
Kalau lingkungan kita baik maka orang datang berbondong-bondong di tempat kita. Dengan semakin orang yang datang banyak di tempat kita maka roda ekonomi baik berdampak kepada rakyat maupun kepada pemerintah daerah itu pasti berbanding linear, ” Ujarnya
Kedua, harus menjadi pionir dalam menjalankan kebiasaan menanam pohon sebagai bagian dari budaya cinta lingkungan serta upaya bersama menghadirkan ruang udara yang berkualitas.
“Kedepan kita tidak hanya menjual eksotiknya wilayah kita tapi kedepan kita harus mempromosikan bahwa Manggarai Barat, Labuan Bajo kota yang penuh dengan oksigen. Supaya lingkungan kita itu penuh dengan oksigen maka tidak ada pilihan kita harus memulai mulai dari diri kita untuk menanam pohon. Tidak ada yang berat. Yang berat itu memulai. Dan kita harus memulai.” kata Bupati Edi.
Ketiga, Bupati meminta agar seluruh PPPK Paruh Waktu terus meningkatkan integritas, disiplin, etos kerja, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas.
“Terus yang ketiga bagaimana memperbaiki dan meningkatkan etos kerja. Ingat rekan-rekan sekalian kehadiran kita di lingkungan kerja kita kita itu harus mampu membawa solusi. Kita harus mampu wujudkan perubahan. Ingat bahwa perubahan itu dia sebuah kata kerja. Supaya terwujud yang sangat prinsip yang harus dimiliki bagaimana merubah mindset, ” Ungkapnya.
Menutup arahannya, Bupati Edi menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak menginginkan perubahan status ASN justru menjadi beban akibat keterbatasan fiskal. Namun, ia memastikan pemerintah akan terus berupaya maksimal, bahkan dalam kondisi paling sulit sekalipun.
“Sebagai Bupati maupun Pak Weng sebagai Wakil Bupati tidak menginginkan bahwa dalam perjalanan berubah status kalian hanya karena ketidakberdayaan kondisi ekonomi daerah. Tapi kami akan berupaya seburuk apapun sampai dengan titik nadir terendah.” Ucap Bupati Edi.
