LABUAN BAJO, Okebajo.com — Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Pemkab Mabar) mendorong pengelolaan dan pemanfaatan jasa lingkungan secara berkelanjutan, khususnya potensi sumber daya air dan karbon hutan, sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan lingkungan sekaligus mendukung pembangunan daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Manggarai Barat, Yohanes Hani, saat membuka kegiatan Diskusi dan Konsultasi tentang Skenario Kerangka Kerja Inisiatif Jasa Lingkungan yang difasilitasi LSM Burung Indonesia bersama sejumlah tenaga ahli kehutanan.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Hotel Silvia, Labuan Bajo, Kamis (17/9/2026) pagi.
✨ Artikel Terkait
Dalam sambutannya, Yohanes menyampaikan apresiasi kepada Burung Indonesia yang telah mengambil inisiatif sekaligus memfasilitasi forum tersebut. Menurutnya, diskusi ini menjadi ruang penting untuk merumuskan langkah konkret dalam mengoptimalkan potensi jasa lingkungan yang dimiliki Manggarai Barat.
“Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Burung Indonesia beserta tim narasumber yang telah memfasilitasi kegiatan diskusi ini,” ujar Yohanes.
Ia menegaskan, perubahan iklim saat ini bukan lagi sekadar isu akademik maupun pembahasan di tingkat diplomasi internasional. Dampaknya telah dirasakan secara nyata di berbagai daerah, termasuk Manggarai Barat.
“Dampaknya kini telah nyata, mulai dari anomali cuaca ekstrem hingga ancaman terhadap sektor pariwisata di Labuan Bajo,” katanya.
Dukung Target NDC dan FoLU Net Sink 2030
Menghadapi tantangan tersebut, Pemkab Manggarai Barat menyatakan komitmennya untuk mendukung pencapaian target nasional melalui Updated Nationally Determined Contribution (NDC) serta agenda Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FoLU) Net Sink 2030.
Yohanes menjelaskan, sektor kehutanan dan penggunaan lahan memiliki peran strategis dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Karena itu, daerah memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan target nasional tersebut ke dalam aksi nyata di lapangan.
“Target nasional menetapkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan (FoLU) harus berkontribusi hampir 60 persen dalam penurunan emisi gas rumah kaca nasional. Ini adalah tanggung jawab besar yang harus kita jawab dengan aksi nyata di daerah ini,” tegasnya.
Menurut Yohanes, Manggarai Barat memiliki modal ekologis yang sangat penting. Hutan, tutupan lahan di luar kawasan hutan, daerah aliran sungai, ekosistem pesisir, hingga berbagai kekayaan alam yang tersebar di wilayah tersebut bukan hanya memiliki nilai bagi sektor pariwisata.
Lebih dari itu, ekosistem tersebut juga berperan sebagai benteng alami dalam menyerap dan menyimpan karbon.
“Hutan, tutupan lahan di luar kawasan hutan, daerah aliran sungai, ekosistem pesisir, dan kekayaan alam yang ada di wilayah Kabupaten Manggarai Barat tidak hanya menjadi modal pariwisata, tetapi juga menjadi benteng utama dalam menyerap emisi karbon,” jelasnya.
Atas dasar itu, ia menilai target FoLU Net Sink 2030 bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan apabila seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama.
“Oleh karena itu, komitmen FoLU Net Sink 2030 bukanlah hal yang mustahil untuk kita capai bersama,” ungkap Yohanes.
Kolaborasi Jadi Kunci
Namun, Yohanes mengingatkan bahwa pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendirian dalam menghadapi persoalan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan.
Ia menilai dibutuhkan kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, masyarakat, akademisi, serta berbagai pihak lainnya.
“Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi multipihak yang permanen adalah kunci keberlanjutan yang sesungguhnya,” tegasnya.
Ia berharap kerangka strategis yang dirumuskan melalui kegiatan tersebut tidak berhenti sebatas diskusi atau dokumen.
Sebaliknya, kerangka kerja itu diharapkan dapat menjadi arah kebijakan sekaligus landasan bagi langkah konkret daerah dalam mengelola jasa lingkungan secara berkelanjutan.
Yohanes juga mengajak seluruh peserta memastikan bahwa upaya perlindungan alam di Manggarai Barat dapat berjalan beriringan dengan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
“Kerangka kerja ini harus menjadi arah sekaligus kontribusi konkret daerah dalam menjawab tantangan global, sekaligus memastikan bahwa perlindungan alam Manggarai Barat berjalan beriringan dengan skema pemanfaatan yang berkelanjutan demi membantu pencapaian target NDC nasional,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut diikuti perwakilan sejumlah perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, antara lain Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan, serta sejumlah perangkat daerah lainnya.
Sementara itu, Burung Indonesia menghadirkan dua tenaga ahli kehutanan sebagai narasumber, yakni Dr. Silfi Iriyani, S.Hut., M.Si. dan Dr. Erwin Widodo.
Forum tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun kerangka kerja inisiatif jasa lingkungan yang mampu menghubungkan kepentingan pelestarian alam dengan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat.
Sumber : https://infomabar.manggaraibaratkab.go.id/
