Labuan Bajo, Okebajo.com – Menyikapi pengungkapan kasus penyelundupan rokok ilegal oleh TNI AL di Pelabuhan Multipurpose Wae Kelambu belum lama ini, Anggota DPRD Manggarai Barat, Hasanudin, melontarkan kritik keras terhadap aparat penegak hukum (APH) yang dinilai tidak tegas dalam menindak para pelaku dan distributor rokok ilegal yang selama ini meresahkan masyarakat.
Hasanudin menilai bahwa penindakan terhadap penyelundupan rokok ilegal kerap kali hanya seremonial dan tidak menyentuh akar permasalahan.
“Kita sudah bosan lihat gaya penindakan seperti ini. Ditangkap, dirilis ke media, tapi pelakunya entah ke mana, distributornya jalan terus, dan kasusnya menguap begitu saja. Ini bukan penegakan hukum, ini sandiwara hukum,” tegas Hasanudin, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Perindo Manggarai Barat, Jumat, (30/5/2025).
Baca Juga : Penyelundupan Rokok Ilegal dan Motor Bodong Kembali Terjadi di Labuan Bajo
Hasanudin juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum-oknum tertentu yang sengaja membiarkan peredaran rokok tanpa cukai ini terus berlangsung di wilayah Manggarai Barat.
“Jangan anggap masyarakat ini bodoh. Kami tahu rokok-rokok ilegal ini dijual bebas di kios-kios, warung, dan tidak mungkin itu bisa terjadi tanpa ada yang ‘membekingi’. Pertanyaannya: siapa yang bermain? Dan mengapa tidak ada satu pun distributor besar yang diproses hukum secara serius?” ujarnya geram.
Lebih lanjut, ia meminta agar aparat penegak hukum mulai dari Bea Cukai, Polres, hingga Kejaksaan, jangan hanya berani pada sopir dan kurir kecil, sementara pemilik modal dan jaringan besar dibiarkan bebas berkeliaran.
“Jika APH hanya berani menindak di lapisan bawah, sementara cukong-cukong besarnya dilindungi, maka ini jelas bentuk kegagalan negara dalam menegakkan hukum dan melindungi rakyat dari peredaran barang ilegal. Ini bukan sekadar soal rokok, ini soal mentalitas dan integritas!” tukasnya.
Mantan Ketua KNPI itu pun menuntut adanya transparansi tindak lanjut dari kasus yang diungkap oleh Lanal Labuan Bajo tersebut, termasuk pengungkapan nama pemilik barang dan pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan distribusinya.
“Kami sebagai DPRD akan mendesak agar kasus ini tidak berhenti di gudang penyimpanan atau meja penyelidikan, tapi naik ke pengadilan dan menyeret semua pihak yang terlibat. Jangan main-main dengan hukum di Manggarai Barat,” pungkasnya. **
