Penembakan Tiga ASN di Papua, DPR RI Minta Aparat Ungkap Otak Kejahatan dan Jaringan Pendukung

“Jangan berhenti pada siapa yang menarik pelatuk. Ungkap siapa yang merencanakan, memasok senjata, dan memberikan dukungan terhadap aksi kekerasan ini,” ujar legislator dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.

Avatar photo
Penembakan Tiga ASN di Papua, DPR RI Minta Aparat Ungkap Otak Kejahatan dan Jaringan Pendukung
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta. Foto: Yoga/Septamares
Iklan tidak ditampilkan untuk Anda.

JAKARTA, Okebajo.com Tragedi berdarah kembali mengguncang Papua Pegunungan. Tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya gugur setelah ditembak saat menjalankan tugas pelayanan masyarakat di Distrik Muliama. Peristiwa ini memicu keprihatinan mendalam dari berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta.

Dalam keterangannya , Minggu (13/9/2026), Sukamta menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya para aparatur sipil negara yang tengah mengemban tugas negara untuk mendukung pembangunan dan ketahanan pangan di Papua.

Iklan tidak ditampilkan untuk Anda.

“Mereka sedang menjalankan tugas melayani masyarakat. Negara wajib melindungi setiap warga negara, terlebih mereka yang bertugas menghadirkan pembangunan dan ketahanan pangan di Papua,” tegas politisi Fraksi PKS tersebut.

Sukamta menilai insiden ini bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan serangan terhadap upaya pembangunan dan pelayanan publik yang selama ini terus digencarkan pemerintah di wilayah Papua. Karena itu, ia mendesak aparat keamanan untuk mengusut tuntas para pelaku beserta jaringan yang berada di belakang aksi penembakan tersebut.

“Jangan berhenti pada siapa yang menarik pelatuk. Ungkap siapa yang merencanakan, memasok senjata, dan memberikan dukungan terhadap aksi kekerasan ini,” ujar legislator dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.

Lebih jauh, Sukamta mengingatkan bahwa meningkatnya serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap warga sipil merupakan sinyal serius yang tidak boleh diabaikan pemerintah. Menurutnya, pola serangan terhadap masyarakat sipil menunjukkan adanya upaya menciptakan rasa takut dan teror untuk mempertahankan pengaruh kelompok tersebut.

“Ketika masyarakat sipil semakin sering dijadikan sasaran, ini menunjukkan bahwa teror dan rasa takut menjadi salah satu cara yang digunakan KKB untuk menunjukkan eksistensinya. Negara tidak boleh membiarkan strategi teror seperti ini berhasil,” katanya.

Atas kondisi tersebut, Komisi I DPR RI meminta pemerintah meningkatkan langkah-langkah pencegahan melalui penguatan deteksi dini, sistem intelijen, pengamanan wilayah, serta perlindungan bagi masyarakat sipil, terutama mereka yang bertugas di sektor pelayanan publik seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

Menurut Sukamta, keselamatan para petugas yang bekerja di lapangan harus menjadi perhatian utama. Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh menunggu jatuhnya korban berikutnya sebelum mengambil langkah yang lebih tegas dan terukur.

“Semakin banyak sasaran sipil, semakin kuat pula kebutuhan untuk meningkatkan deteksi dini dan perlindungan masyarakat. Jangan menunggu korban berikutnya baru bertindak. Ini saat yang tepat bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat Papua tanpa terkecuali,” tegasnya.

Doktor lulusan universitas di Inggris itu juga menekankan bahwa pembangunan di Papua harus tetap berjalan, namun tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan warga. Negara, kata dia, harus hadir secara nyata untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat dan memastikan Papua tidak menjadi ruang bagi teror serta ketakutan.

“Pembangunan dan pelayanan publik harus terus berjalan. Namun keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Negara wajib hadir, melindungi warga sipil, dan memastikan Papua menjadi tanah yang damai bagi seluruh rakyatnya,” pungkas Sukamta.

Sumber : https://www.dpr.go.id/

Oke Bajo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *